Langsung ke konten utama

Postingan

PRAKTIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN ISLAM

PRAKTIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN ISLAM Masa Rasululah & Khaifah Abu Bakr Ash-Shiddiq              Kewajiban dalam menunaikan Zakat berdampak pada didirikannya institusi Baitul Maal oleh Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai lembaga penyimpan Zakat beserta pendapatan lain yang diterima oleh negara. Pada pemerintaha Rasulullah SAW memiliki 42 pejabat yang digaji berdasarkan spesialisasi dalam peran dan tugas masing-masing. Adnan dan Labatjo (2006) memandang bahwa praktik Akuntansi pada lembaga baitulmal di zaman Rasulullah baru berada pada tahap   penyiapan   personal   yang   menangani   fungsi-fungsi   lembaga   keuangan negara. Pada masa tersebut, harta kekayaan yang diperoleh negara langsung didistribusikan setelah harta tersebut diperoleh. Dengan demikian, tidak terlalu diperlukan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran Baitulmaal. Hal sama pun berlanjut pada masa Khalifah Abu Bakr A...

PENDEKATAN DALAM MENGEMBANGKAN AKUNTANSI SYARIAH

PENDEKATAN DALAM MENGEMBANGKAN AKUNTANSI SYARIAH Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer Pendekatan   ini   biasa   disingkat   dengan   pendekatan      induktif,      yang dipelopori   oleh   AAOIFI   (Accounting   and   Auditing   Organization   for   Islamic Financial Institution). Pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Argumen yang mendukung pendekatan ini menyatakan bahwa pendekatan ini dapat diterapkan dan relevan dengan intitusi yang   memerlukannya.   Selain   itu,   pendekatan   ini   sesuai   dengan   prinsip   ibaha (boleh)   yang   menyatakan   bahwa   segala   sesuatu   yang   terkait   dalam   bidang muamalah boleh dilakukan sepanjang...

HUBUNGAN PERADABAN ISLAM DENGAN BUKU PACIOLI

HUBUNGAN PERADABAN ISLAM DENGAN BUKU PACIOLI Sejak abad VIII, Bangsa Arab berlayar sepanjang pantai Arabi dan India, singgah di Italia dan menjual barang dagangan yang mewah yang tidak diproduksi oleh Eropa. Buku Pacioli di dasarkan pada tulisan Leonard of Piza, orang Eropa pertama yang menerjemahkan buku Algebra (pada saat itu ditulis dalam bahasa Arab), yang berisikan dasar-dasar mengenai bookkeeping. Bookkeeping sebenarnya telah dipraktekkan pertama kali oleh para pedagang dan berasal dari Mesir.   Pada   akhir   abad   XV,   Eropa   mengalami   standstill   dan   tidak   dapat ditemukan adanya kemajuan yang berarti dalam metode akuntansi.              Istilah    Zornal    (sekarang   journal)    telah    lebih    dahulu    digunakan    oleh kekhalifahan Islam dengan Istilah Jaridah untuk buku catatan...

PRAKTIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN ISLAM

PRAKTIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN ISLAM Kewajiban zakat berdampak pada pendirian Baitulmal oleh Rasulullah, yang berfungsi sebagai lembaga penyimpan zakat beserta pendapatan lain yang diterima negara. Pada masa pemerintahan Rasulullah memilik 42 pejabat yang digaji dan terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri. Praktik akuntansi pada zaman Rasulullah baru berada pada tahap penyiapan personal yang menangani fungsi-fungsi lembaga keuangan negara. Pada masa tersebut, harta kekayaan yang diperoleh negara langsung didistribusikan setelah harta tersebut diperoleh. Dengan demikian, tidak terlalu diperlukan pelaporan atas penerimaan dan pengeluarannya. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, penerimaan negara meningkat secara signifikan. Dengan demikian, kekayaan negara yang disimpan juga semakin besar. Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara. Kemudian, Khalifah Umar bin Khattab mendirikan unit khusus bernama Diwan ya...

UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN INSTRUMENT KEBIJAKAN MONETER ISLAM

UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN INSTRUMENT KEBIJAKAN MONETER ISLAM Uang Dalam Perspektif Islam Dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (money is goods public). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Disamping itu penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan / penimbunan harta, memonopoli kekayaan, ―al kanzu‖ sebagaimana telah disebutkan dalam QS:At Taubah 34-35 berikut: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya seb...

KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA DI MASA KONTEMPORER DAN KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM

KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA DI MASA KONTEMPORER DAN KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM Kebijakan Pengeluaran Negara Di Masa Kontemporer Di masa Rasulullah SAW kebijakan anggaran sangat sederhana dan tidak serumit   sistem   anggaran   modern.   Hal   ini   sebagian   karena   telah   berubahnya keadaan   sosioekonomik   secara   fundamental,   dan   sebagian   lagi   karena   negara Islam yang didirikan dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Negara yang menganut demokrasi, biasanya membuat anggaran belanja negara secara umum. Tiap tahun, fakta anggaran belanja negara   yang menganut demokrasi tersebut adalah bahwa anggaran   belanjanya dinyatakan   melalui peraturan   yang disebut dengan peraturan anggaran belanja negara sekian tahunan. Kemudian ditetapkan sebagai peraturan setelah dibahas dengan parlemen.             ...

KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA SEPANJANG SEJARAH DALAM ISLAM

KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA SEPANJANG SEJARAH DALAM ISLAM Menurut Ibnu Taimiyah, prinsip dasar dari pengelolaan pengeluaran    adalah pendapatan yang berada di tangan pemerintahan atau negara merupakan milik masyarakat sehingga harus dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat sesuai dengan pedoman Allah SWT. Saat membelanjakan uang masyarakat, maka harus diprioritaskan kepada hal-hal yang penting. Dalam pandangannya, pembelanjaan utama antara lain: 1.       Kaum miskin dan yang membutuhkan. 2.       Pemeliharaan tentara untuk jihad dan pertahanan. 3.       Pemeliharaan ketertiban dan hukum internal. 4.       Pensiun dan gaji pegawai. 5.       Pendidikan. 6.       Infrastruktur. 7.       Kesejahteraan umum.              Dalam pengal...