KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA DI MASA KONTEMPORER DAN KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM

KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA DI MASA KONTEMPORER DAN KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM

Kebijakan Pengeluaran Negara Di Masa Kontemporer

Di masa Rasulullah SAW kebijakan anggaran sangat sederhana dan tidak serumit  sistem  anggaran  modern.  Hal  ini  sebagian  karena  telah  berubahnya keadaan  sosioekonomik  secara  fundamental,  dan  sebagian  lagi  karena  negara Islam yang didirikan dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Negara yang menganut demokrasi, biasanya membuat anggaran belanja negara secara umum. Tiap tahun, fakta anggaran belanja negara  yang menganut demokrasi tersebut adalah bahwa anggaran  belanjanya dinyatakan  melalui peraturan  yang disebut dengan peraturan anggaran belanja negara sekian tahunan. Kemudian ditetapkan sebagai peraturan setelah dibahas dengan parlemen.

            Anggaran modern merupakan suatu campuran rumit antara rencana dan proyek yang harus dilaksanakan di masa depan, maupun melenyapkan kesulitan dan rintangan  yang terdapat pada jalan pertumbuhan ekonomi negara. Negara Islam modern harus menerima konsep anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan defisit anggaran. Negara Islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan dan mencari jalan dengan cara untuk mencapainya, baik dengan rasionalisasi struktur pajak baik dengan mengambil kredit dari sistem perbankan atau luar negeri.

            Oleh karena itu, di dalam Islam tidak di mengenal pembuatan anggaran belanja negara tahunan, sebagaimana yang terdapat dalam demokrasi, baik terkait dengan babbabnya, pasal-pasalnya, istilah, dan pasal tersebut. Dari sinilah maka anggaran  belanja negara  Islam  tidak  dibuat  dalam  bentuk  tahunan,  meskipun negara Islam mempunyai belanja negara tetap yang bab-babnya telah ditetapkan oleh syara’ mengikuti pendapatan dan pengeluarannya.

 Telah  kita  lihat  bahwa  selama  masa  Islam  dini,  penerimaan  zakat  dan sedekah merupakan sumber pokok pendapatan. Jelaslah, di zaman modern, penerimaan ini tidak dapat memenuhi persyaratan anggaran   yang   berorientasi pada pertumbuhan modern dalam suatu negara Islam. Diperlukan untuk mengenakan pajak baru, terutama pada orang yang lebih kaya demi kepentingan kemajuan dan keadilan sosial. As-Sunnah dengan jelas menyatakan tentang hal ini: ―Selalu  ada yang harus dibayar selain zakat.‖  Maka Rasulullah SAW berpesan dan memerintahkan pengeluaran untuk kebajikan masyarakat. Sabdanya: “kekayaan harus diambil dari si kaya dan dikembalikan kepada si miskin.” Setiap warga negara harus menyumbangkan keuangan negara sesuai dengan kemampuannya, yaitu sesuai dengan pendapatannya. Menurut prinsip ekonomi, biaya pemungutan pajak tidak boleh melebihi pendapatan dari pungutan pajak itu sendiri.

            Dalam suatu negara Islam, yang menjadi dasar anggaran tidak lagi penerimaan yang akan menentukan jumlah yang tersedia bagi pengeluaran. Dalam negara Islam pengeluaran yang sangat dibutuhkanlah yang akan menjadi dasar dari anggaran. Di tahun belakangan ini, sejumlah bentuk baru anggaran telah berkembang, yang terpenting ialah anggaran berdasarkan prestasi. Di negara Islam pada umumnya anggaran belanja berdasarkan program dan berdasarkan prestasi hanya dapat dilaksanakan bila terdapat sarana dan prasarana administrasi yang kuat dengan staf akuntan terdidik, ahli ekonomi, perencana, dan tenaga ahli lainnya.

Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap factor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu Negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi,perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi riil yang optimum dan stabilitas ekonomi.Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia, juga belahan dunia lain, sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama, yang semuanya terkait dengan masalah uang.

1.      Pertama, persoalan mata uang, dimana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain (misalnya rupiah terhadap dolar AS), tidak pada dirinya sendiri sedemikian sehingga nilainya tidak pernah stabil karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut.

2.      Kedua, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja,  tapi  juga  sebagai  komoditi  yang  diperdagangkan  (dalam  bursa valuta asing) dan ditarik keuntungan (interest) alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang.

Sumber : Buku Wajib Fungsionaris  KSEI FE Unnes 2016